Perlunya Penilaian Kebijakan Tenaga Nasional

Pemenuhan tenaga memerlukan Kebijakan Tenaga Nasional( KEN) yang tidak cuma memandang kepentingan jangka pendek. Sebab seperti itu, dibutuhkan penataan kebijakan yang berbasis realitas buat membenarkan sasaran bauran tenaga nasional, bagaikan prasyarat ketahanan serta kemandirian tenaga dapat dicapai.

Bagi Pimpinan Bimasena Tenaga, Subroto, tersedianya tenaga buat Indonesia di tahun 2050 itu berarti untuk seluruh tipe tenaga. Sedangkan permasalahan transisi dari tenaga fosil ke tenaga terbarukan bukanlah gampang, sebab butuh waktu serta modal.

“ Diagnosa dari kondisi tenaga yang dalam keadaan krisis merupakan telah waktunya memikirkan kembali Kebijakan Tenaga Nasional,” ungkap Subroto dalam sambutan pembuka Webinar Seri Kedua yang diadakan Bimasena Energy Dialogue, dengan tema“ Mengarah Bauran Tenaga 2050: Penilaian Kebijakan Tenaga Nasional( KEN)”, Senin malam( 28/ 9) kebijakan energi nasional .

Webinar tersebut diselenggarakan dalam rangka memeringati Hari Pertambangan serta Tenaga Nasional ke- 75. Momen peringatan ini jadi berarti buat memandang kembali amanat dalam KEN dalam perwujudan sasaran bauran tenaga yang sudah diresmikan lewat Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 79 tahun 2014.

Webinar memperkenalkan pembicara Direktur Jenderal Tenaga Baru Terbarukan serta Konservasi Tenaga( EBTKE) Departemen Tenaga serta Sumber Energi Mineral( ESDM) FX Sutijastoto, ekonom tenaga Widhyawan Prawiraatmadja. Didampingi sebagian panelis, ialah Yusak Setiawan( migas), Hendra Sinadia( pertambangan batubara), Riki F. Ibrahim( panasbumi), Togar Sitanggang( biofuel), Ananda Setiyo Ivannanto( EBT) serta Djarot S. Wisnubroto( nuklir).

Tahap panel ini ditanggapi dari sisi kebijakan tenaga serta tata negeri oleh Andang Bachtiar( pengamat tenaga), Zainal Arifin Mochtar( ahli hukum tata negeri), serta refleksi kedudukan tenaga terhadap penghidupan warga oleh periset ekonomi Tri Widodo

Para panelis setuju kalau pencapaian bauran tenaga nasional berarti buat menunjang kemandirian serta ketahanan tenaga dan pembangunan ekonomi nasional yang berkepanjangan. Terlebih, bauran tenaga nasional ini pula bertujuan buat kurangi dependensi total terhadap tenaga fosil dengan tingkatkan pemanfaatan tenaga baru terbarukan, tidak hanya pula turut berkontribusi dalam jadwal global pengurangan emisi gas CO2.

Bersumber pada informasi Dewan Tenaga Nasional( DEN), lewat sasaran Bauran Tenaga 2050, Indonesia merancang komposisi tenaga yang lebih berimbang dengan pengurangan tenaga fosil mengarah kenaikan tenaga baru terbarukan( EBT). Dikala ini dalam bauran tenaga nasional, zona migas masih memainkan kedudukan berarti dengan jatah 53, 7 peresn, batubara 37, 15 persen, serta EBT 9, 15 persen. Berikutnya ke depan, lansekap tenaga hendak berganti jadi minyak serta gas( 44 persen), EBT( 31 persen), serta batubara( 25 persen).

Tetapi bagi Andang, butuh peninjauan ulang KEN. Triknya, dengan merombak berdasar informasi yang realistis( evidence based policy). Ia pula memandang terdapat politik populisme yang membuat kebijakan tenaga tidak berjalan, tidak hanya aspek politik anggaran.

“ Dalam ketentuan KEN, esensi utamanya merupakan pergantian paradigma kalau tenaga itu modal pembangunan nasional bukan devisa semata. Politik tenaga itu myopik, kebijakan tenaga itu wajib visioner ataupun jangka panjang,” tegas Andang.

Perihal senada pula di informasikan Zainal. Ia memandang kalau implementasi KEN secara tidak berubah- ubah masih sangat lemah.

“ Dasar kelemahannya merupakan ketiadaan cetak biru yang baku, sokongan politik kokoh, serta keniscayaan buat implementasi yang tidak berubah- ubah,” ungkap Zainal.

Ananda Setiyo Ivannanto memandang tren perkembangan mengkonsumsi tenaga tidak sejalan dengan cetak biru bauran tenaga yang sudah diresmikan dalam KEN sepanjang 5 tahun terakhir ini.

Baginya, banyak aspek yang melatarbelakangi perihal tersebut. Misalnya, kewenangan yang tumpang tindih serta filosofi EBT yang wajib bersaing dengan existing tenaga fosil.

“ Dari helicopter point of view, EBT wajib bersaing dengan tenaga fosil, tanpa support insentif. Ibarat balita wajib langsung dapat lari dengan proyek skala kecil, buat capai skala murah wajib proyek besar- besar,” jelas Ivannanto.

Riki F. Ibrahim memandang terdapat sebagian hambatan yang dialami zona tenaga panasbumi, salah satunya dalam memastikan keekonomian proyek sebab berbenturan dengan Bayaran Pokok Penyediaan( BPP) listrik oleh sebagaimana diamanatkan dalam Permen ESDM Nomer 50/ 2017.

Dengan patokan BPP dikala ini, tegas Riki, nyaris tidak bisa jadi buat menggapai harga keekonomian panasbumi. Buat itu, ia menegaskan butuh terdapat kebijakan terobosan buat zona tersebut. Salah satunya dengan membentuk holding Tenaga Terbarukan.

FX Sutijastoto mengakui salah satu hambatan pengembangan EBT merupakan harga yang masih besar, sebab pasar EBT masih kecil, sehingga belum menggapai skala keekonomian.

Dari zona migas, kekhawatiran transisi yang mencukupi dari tenaga fosil ke tenaga terbarukan pula di informasikan Yusak Setiawan.“ Tidak terdapat penemuan besar dalam 5 tahun terakhir, sehingga terdapat celah yang besar dengan sasaran Rencana Universal Tenaga Nasional( RUEN),” katanya.

Baca Juga : PANDUAN KULIAH ONLINE SUPAYA PENDIDIKAN SENANTIASA EFISIEN SEPANJANG PANDEMI

Sedangkan Hendra Sinadia berkata bila bicara ketahanan tenaga, banyak pergantian yang terjalin dalam 5 tahun terakhir, tercantum sebagian isu global semacam pergantian hawa serta ratifikasi Paris Agreement yang mendesak percepatan ataupun permainan changer transisi tenaga.

Perihal seragam pula dilontarkan Togar Sitanggang yang mengatakan kelapa sawit dapat jadi bermacam sumber bahan bakar, tidak cuma biodiesel, tetapi pula bioavtur, serta biogas.

Ada pula posisi tenaga nuklir senantiasa butuh dipertimbangkan.“ Walaupun dalam kebijakan diucap bagaikan opsi terakhir, nuklir mempunyai kelebihan bagaikan base load tenaga yang dapat bertahan sampai 60 tahun,” ucap Djarot Wisnubroto.

0 Replies to “Perlunya Penilaian Kebijakan Tenaga Nasional”